DPRD Lutim Terima Aliansi Pemuda Mahasiswa Terkait Omnibus Law

0
66

Puluhan pemuda, mahasiswa, dan buruh, menyuarakan aspirasinya di kantor DPRD Luwu Timur. Dalam aksinya diwarnai hujan deras sebelum memasuki kantor DPRD dan menduduki ruang paripurna. Jumat (09/10/2020).

Hadir menerima aspirasi Ketua DPRD Luwu Timur, H. Amran Syam, Anggota DPRD, Aripin, I Made Sariana, K.H Suardi Ismail, dan Suprianto.

Mengatasnamakan aliansi pemuda bergerak untuk rakyat (pembongkar) membawa aspirasinya terkait penolakan UU Cipta kerja.

DPRD dan aliansi pemuda mengapresiasi kepada pengamanan POLRI dan Satpol PP Luwu Timur dalam mengawal pendemo.

Koordinator Lapangan, Erick Estrada mengatakan dirinya mengapresiasi petugas maupun Satpol PP yang dalam mengawal mengutamakan kemanusiaan, ikut hujan-hujanan bersama rombongan aliansi di luar kantor DPRD.

suasana rapat penerimaan aspirasi. Jumat (09/10/2020).

Jika melihat daerah lain terjadi bentrokan, erik mengatakan tidak ingin seperti itu. Petugas hari ini telah menimbulkan keharmonisan yang meminimalisir bentrokan terjadi seperti perusakan fasilitas yang padahal berasal dari uang rakyat.

“kami mengapresiasi para petugas hari ini, mau hujan-hujanan mendampingi kami. Secara pribadi saya menilai seperti ini cerminan harmonisnya petugas dengan kami masyarakat yang ada di Kabupaten Luwu Timur,” kata Erick.

Adapun mengenai aspirasinya, Aliansi Pembongkar melihat UU Cipta Kerja terdapat poin-poin pasal yang seharusnya perlu direvisi, masalah pesangon hingga cuti yang dihilangkan.

UU ini menurutnya diketuk terlalu cepat tanpa sosialisasi yang cukup sehingga dari daerah, provinsi bahkan pusat ada gelombang massa yang menolak kehadiran UU Cipta Kerja ini.

“tidak mungkin adanya gelombang massa tanpa masalah yakni terdapat poin yang kontroversial,” ungkap Erick.

Olehnya itu, dirinya meminta pihak DPRD menggunakan hak politiknya dalam mengawal aspirasi ini ke pusat.

Ketua DPRD Luwu Timur, H. Amran Syam mengatakan pengesahan UU Cipta Kerja lebih cepat dari target dan pada waktu di tengah malam sehingga telah mengagetkan semua pihak.

Pasalnya, dari daerah belum mengetahui seperti apa UU Cipta Kerja serta dampaknya bagi masyarakat.

“Sosialisasinya minim, kami di DPRD Kabupaten belum mengetahui poin-poin yang terdapat dalam UU Cipta Kerja, saya juga ingin meminta penjelasan kepada DPR RI dan membawa aspirasi ini langsung,” kata Amran.

Usai menerima aspirasi, Aliansi Pembongkar dan DPRD Luwu Timur menandatangani kesepakatan bersama  terkait menolak pengesahan UU Omnibus Law, dan mendesak DPR RI agar mengesahkan RUU masyarakat adat. (tom)