Fraksi DPRD Lutim Sampaikan Pendapat Akhirnya Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019

0
264

DPRD Luwu Timur menggelar Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Luwu Timur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, Jumat (13/07/2020).

Hadir memimpin Rapat Paripurna Ketua DPRD Luwu Timur, H. Amran Syam, Wakil Ketua DPRD, H. Usman Sadik. Hadir pula Bupati Luwu Timur, H.M. Thorig Husler, Perwakilan Polres Luwu Timur, Anggota DPRD, dan pejabat lingkup pemkab Luwu Timur.

Adapun masing masing Juru Bicara antara lain : Fraksi Nasdem, Semuel Kandati, Fraksi Golkar, Wahidin Wahid, Fraksi Gerindra, H.M. Sarkawi A. Hamid, Fraksi PAN, Hj. Harisah Suharjo, Fraksi Hanura, Alpian Alwi, dan Fraksi PDI Perjuangan, Leonar Bongga.

Fraksi Nasdem meminta Pemda agar menggali potensi PAD sehingga diharapkan mengurangi ketergantungan akan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Diperlukan juga dorongan investasi di Kabupaten Luwu Timur, sehingga memberikan dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Fraksi Golkar meminta pemda untuk mempertegas tupoksi pengendali pengawasan secara menyeluruh agar fungsi pengawasan dapat dikoordinasikan untuk dilaksanakan dengan baik. Mendorong Pemda memprioritaskan penyerapan APBD seperti pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Fraksi Gerindra meminta penempatan kepegawaian harus disesuaikan dengan formasi yang ada. Sisa kelebihan anggaran menurut Fraksi Gerindra masih cukup besar, OPD harus lebih tepat dalam penganggaran. Pemda harus proaktif dalam penerapan penerimaan Siswa Baru saat pendemi Covid-19, Fraksi Gerindra kawatir akan berdampak pada generasi kedepan seiring dengan peningkatan kasus positif Covid-19.

Fraksi PAN menyarankan Pemda harus mengedepankan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, pengoptimalan pendapatan melalui pembentukan Badan Pendapatan Daerah, program Kube, program Dinas Pertanian dan program sosial yang sangat dibutuhkan masyarakat kurang mampu agar menjadi pertimbangan Tahun Anggaran 2021.

Fraksi Hanura merekomendasikan agar pemda mempercepat terbitnya perbup tentang pembentukan OPD baru yang menangani masalah pendapatan, meminta Bupati agar mengingatkan PPTK, PPK, dan konsultan agar bekerja maksimal terkait sorotan masalah-maslaah pembangunan fisik yang tidak maksimal.

Fraksi Hanura juga meminta agar Bupati mengambil langkah kongkrit atau melakukan evaluasi terhadap BUMD, yang hingga saat ini tidak memberikan kontribusi terhadap APBD.

Fraksi PDI Perjuangan memandang perlunya kajian lebih bijak dan komprehensif mengenai alokasi yang besar kepada pos Hibah dan Bantuan Sosial yang jarang bahkan tidak terjadi di daerah/kabupaten lain.

Ketua DPRD Luwu Timur, H. Amran Syam mengatakan potensi Pendapatan dan Retribusi harus mendapatkan perhatian khusus. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi Luwu Timur sedikit melambat.

Amran juga mengharapkan pemkab dapat memaksimalkan penyerapan pada APBD Tahun Anggaran 2020.

“Diharapkan semua (OPD) dapat bergerak menggali potensi yang ada, sesuai harapan kita semua,” tutup Amran. (tom)