Bupati Jawab PU Fraksi DPRD Lutim Terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019

0
86

Paripurna digelar DPRD Luwu Timur terkait Jawaban Bupati Luwu Timur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Luwu Timur Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. Rabu (01/07/2020).

Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Luwu Timur, H. Amran Syam dan Wakil Ketua DPRD, H. Usman Sadik. Hadir Bupati Luwu Timur, H.M. Thorig Husler dan Wakil Bupati, Irwan Bachri Syam, turut hadir pula secara langsung maupun daring video conference segenap anggota DPRD, dan Pejabat lingkup Pemkab Luwu Timur, dan perwakilan kemenag.

Bupati Husler mengatakan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Luwu Timur mencerminkan adanya perhatian dan kepedulian dengan memberikan tanggapan dan saran yang bersifat konstruktif, obyektif dan rasional.

Lebih rinci, Bupati menyampaikan pemda akan lebih maksimal mengenai proyeksi pendapatan daerah dengan berupaya menyesuaikan potensi pendapatan daerah. Melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi serta menggali potensi pendapatan daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer.

Demikian pula pada belanja daerah, telah dialokasikan pada prioritas belanja pada bidang pendidikan dan kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku.

“Adapun masih adanya proyek fisik TA 2019 yang berkualitas rendah, pemda akan mengevaluasi pihak terkait sehingga kualitasnya dapat ditingkatkan,” katanya.

Pemda terus berupaya mengoptimalkan tata telola aset yang baik, sehubungan dengan catatan dan rekomendasi BPK telah dilakukan koordinasi dengan satker yang menghibahkan.

Minimnya Alsintan dan ketersediaan pupuk menurutnya telah diupayakan, salah satunya direncanakan penambahan alsintan berupa mesin panen.

“Kekurangan pupuk bersubsidi disebabkan kurangnya alokasi pupuk bersubsidi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Dijelaskannya pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah mengajukan permintaan pemenuhan kebutuhan pupuk melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar 125.265 ton namun yang dialokasikan hanya sebesar 33.416 ton atau hanya sebesar 26,67%. (tom)