Sidang Paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Luwu Timur terhadap 2 buah ranperda tahap III Tahun 2019 dirangkaikan dengan penutupan masa sidang ke-1 dan pembukaan masa sidang ke-II Tahun 2019/2020 digelar. Senin (23/12/2019).

Sebanyak 6 fraksi menyampaikan pendapat akhir fraksi DPRD.

Sidang Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Luwu Timur, H. Amran Syam, dan Ketua Komisi 1, Hj. Harisah Suharjo, hadir Bupati Luwu Timur, H.M. Thorig Husler, Anggota DPRD, Sekda, Bahri Suli, dan Kepala OPD lingkup pemkab Luwu Timur.

Dua buah ranperda dimaksud adalah Ranperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Juru bicara Fraksi Hanura, Alpian dalam pendapat akhirnya terhadap Ranperda Tentang Retribusi Pelayanan Pasar mendesak agar segera mengaktifkan pasar-pasar yang telah diresmikan namun belum difungsikan dengan baik. Hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan roda perekonomian rakyat dan PAD.

Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya H. M. Sarkawi A. Hamid mengatakan bahwa hanya ada 5 pasar se-Luwu Timur yang dipungut retribusi dan itupun belum maksimal, padahal masih ada 7 pasar lainnya yang sangat berpotensi.

Juru bicara Fraksi Golkar, Aripin mengatakan pedagang di emperan pasar perlu dikaji retribusinya dengan tetap memperhatikan kemampuan dan tidak memberatkan pedagang. Fraksi Golkar juga mengingatkan dengan keamanan serta alat pemadam kebakaran disekitar pasar guna kesigapan dan preventif terhadap bahaya kebakaran.

Pendapat Akhir Fraksi Nasdem, mengutarakan harapannya perihal penataan kembali lapak, penertiban dan pengawasan retribusi secara transparan dan adil bagi pelaku usaha.

“Selain itu, pemerintah diharapkan menyediakan fasilitas umum yang bersih, serta keamanan belanja bagi masyarakat,” kata Semuel juru bicara Fraksi Nasdem.

Fraksi PAN dalam pendapat fraksinya mengutarakan minimnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pasar. Menurut juru bicara fraksi PAN, Masrul Suara hal tersebut membuat kita malu hati untuk memungut atau menaikkan retribusi pasar.

“Saran kami, kedepan pasar dikelola profesional dengan membentuk perangkat atau perusa dengan membentuk perangkat atau perusahaan daerah (PD) pasar,” kata Masrul Suara.

Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah oleh Fraksi Gerindra menyarankan agar sebaiknya menunggu petunjuk teknis dari Kementerian dalam negeri terkait penyederhanaan birokrasi di Kabupaten/kota.

Hal yang sama diutarakan Fraksi Hanura, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PAN, dan Fraksi PDI Perjuangan.

Secara keseluruhan, dari hasil pendapat akhir 6 Fraksi yakni Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PAN, dan Fraksi PDI Perjuangan menyetujui Ranperda Tentang Retribusi Pelayanan Pasar untuk ditetapkan menjadi Perda. Sedangkan untuk Ranperda Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah belum dapat dipersetujukan atau ditunda. (tom)