Paripurna DPRD Luwu Timur dalam rangka mendengarkan jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Luwu Timur Terhadap 2 buah Ranperda Tahap III Tahun Anggaran 2019 digelar di Gedung DPRD Luwu Timur, Rabu (18/12/2019).

Dua buah ranperda dimaksud adalah Ranperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD Luwu Timur,, H. Amran Syam, Wakil ketua DPRD, H.M. Siddiq BM, dan H. Usman Sadik.

Bupati Luwu Timur, H. M. Thorig Husler hadir langsung membacakan jawaban bupati pada sidang paripurna ke-15 masa sidang pertama tahun sidang 2019/2020.

Bupati Luwu Timur, Ir. H. M. Thorig Husler

Untuk Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam Pemandangan Umum Fraksi Nasdem, Husler menyampaikan penyesuaian tarif dengan perkembangan perekonomian saat ini merupakan tujuan perubahan atas perda retribusi pelayanan pasar, selain itu klasifikasi tipe/golongan pasar dengan harapan PAD semakin meningkat.

Menjawab Fraksi Golkar dan PAN, kata Husler indikator dan tolak ukur pemda dalam menentukan besaran tarif retribusi, berdasarkan tipe/ golongan pasar, luas tempat, letak, dan fasilitas pasar.

Husler mengatakan Pasar Rakyat yang belum dapat difungsikan dikarenakan dibangun melalui dana tugas pembantuan. Hal ini menjawab Fraksi Gerindra dan Hanura.

“Sampai saat ini belum dapat ditarik retribusi dikarenakan menunggu pengalihan aset dari Kementerian Perdagangan,” kata Husler.

Mengenai pengklasifikasian Pasar Desa dan Pasar Kecamatan, Husler menjawab bahwa saat ini masih dalam proses penataan dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Untuk Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam Pemandangan Umum Fraksi Nasdem, Husler mengatakan hasil skoring menunjukan perangkat daerah telah memenuhi syarat secara akademis dan faktual, yaitu aspek variabel umum berbobot 20% dan Aspek variabel teknis dengan bobot 80% berdasarkan beban tugas.

Menjawab Fraksi Gerindra, ketiadaan anggaran RAPBD TA 2020 untuk OPD baru menurutnya penyediaan anggaran harus terlebih dahulu terbentuk lembaganya kemudian disiapkan anggarannya.

Pemda mengapresiasi Pemandangan Umum yang disampaikan oleh Fraksi PAN dan Fraksi PDI Perjuangan yang mendukung untuk dibahas lebih lanjut.

Paripurna dihadiri Sekda, Bahri Suli, Segenap Anggota DPRD, Instansi Vertikal, Kepala OPD Lingkup pemkab Luwu Timur, dan insan Pers. (tom)