Pemkab Lutim Terima DIPA 977 Miliar, Usman Sadik : Manfaatkan Untuk Masyarakat

0
339

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp 977.110.150. Jumlah ini menurun dari DIPA tahun anggaran 2019 yakni sebesar Rp 991.976.223. DIPA TA 2020 tersebut diserahkan Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah kepada Asisten Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur, H Budiman mewakil Bupati Luwu Timur.

Wakil Ketua DPRD, H Usman Sadik yang turut hadir dalam rapat penyerahan DIPA itu mengingatkan agar Pemerintah Daerah bisa memanfaatkan anggaran itu dengan sebaik mungkin. “DIPA ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program dan kegiatan yang terencana dan berkesinambungan,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD, H. Usman Sadik, S.Sos di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, di Makassar. Senin (18/11/2019).

Usman juga berharap agar DIPA di tahun mendatang bisa bertambah. Bahkan ia juga mengingatkan rencana hibah untuk Kabupaten Luwu Timur senilai Rp 83 miliar untuk penyelesaian aspal beton lanjutan poros Pekaloa – Mahalona dan Mahalona – Ranteangin.

“Semoga pembangunan infrastruktur jalan ini bisa diakomodir di APBD 2020 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Apalagi akses ini menghubungkan 10 desa di Kecamatan Towuti. Hal ini penting mengingat daerah ini sentra penghasil lada dan gabah yang luasan pertanian mencapai 4000 hektar” jelas Usman.

Untuk diketahui Penyerahan DIPA itu berlangsung dalam rapat koordinasi Forkopimda serta Rapat Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Propinsi SulSel Triwulan III T.A. 2019 yang dipusatkan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (18/11/2019).

Dalam sambutannya, Gubernur mengajak semua elemen pemerintah dan masyarakat Sulawesi Selatan untuk membangun sinergitas dan harmonisasi dengan seluruh Forkopimda. Menurutnya mustahil mencapai kemajuan apabila ego sektoral masih dikedepankan.

“kita mesti lakukan evaluasi terhadap aturan-aturan di daerah terutama yang tumpang tindih, sehingga menghambat investasi, apabila ditemukan ada masalah, lakukan kerjasama antar Forkopimda sehingga bisa diatasi lebih awal demi terwujudnya pemerintahan yang bersih.” Jelas Gubernur.

Pelaksanaan rapat ini juga sebagai tindak lanjut Rakor Forkopimda di Sentul Bogor, serta tindak lanjut dari surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Keuangan RI tanggal 11 November 2019, terkait Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2020, serta Rapat Koordinasi Monev Triwulan III tahun 2019 yang lalu. (hr/hms)