DPRD Lutim Gelar PU Fraksi Ranperda Tahap II Prolegda 2019

0
53

DPRD Luwu Timur menggelar sidang paripurna dalam rangka pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 2 buah ranperda tahap II program pembentukan peraturan daerah tahun anggaran 2019 di Kantor DPRD. Selasa (02/07/2019).

Masing-masing Juru bicara Fraksi antara lain Fraksi PDI Perjuangan, Efraem, Juru bicara Fraksi Golkar, Rully Heryawan, Juru bicara Fraksi Demokrat, I Made Sariana, Juru bicara Fraksi Nasdem, Tugiat, Juru bicara Fraksi Gerindra, I Wayan Suparta, dan Juru bicara Fraksi PAN, Juddin Sira.

Sidang Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I, H.M. Siddiq BM, Wakil Ketua II, Aris Situmorang, dan Wakil Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam.

Dua buah ranperda prolegda tahap II Kabupaten Luwu Timur yang dimaksud adalah Ranperda tentang Pembentukan Desa Arolipu dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan.

Terhadap Ranperda tentang Pembentukan Desa Arolipu, Fraksi PDI Perjuangan, Golkar,  dan berpandangan agar pansus melakukan kajian secara komprehensif tentang persyaratan teknis maupun administratif.  
Fraksi PAN menambahkan terwujudnya desa arolipu diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dan peningkatan pembangunan.
Secara keseluruhan Fraksi Demokrat, Gerindra maupun Fraksi Nasdem menyetujui dan dibahas oleh pansus.

Terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, Fraksi PDI-Perjuangan mengatakan maraknya tindak kekerasan serta lemahnya posisi perempuan sebagai korban secara hukum menjadi alasan penting dan mendesaknya perda untuk segera dibahas.
Fraksi Golkar memandang pemerintah bertanggungjawab untuk melindungi, dan menjamin Hak Azasi Manusia setiap Warga Negara termasuk Perempuan tanpa diskriminasi.

Fraksi Demokrat memandang ranperda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan terhadap kekerasan agar diubah menjadi ranperda tentang penyelenggaraan perempuan dan anak terhadap kekerasan. 

Menurut Fraksi Demokrat, hal ini merujuk pada perda yang telah diterapkan di Propinsi D.I. Yogyakarta, yakni pada perda nomor 3 tahun 2012  tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
“Perlindungan tidak cukup pada perempuan saja melainkan juga perlindungan anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan antara ibu dan anak,” kata Fraksi Demokrat.

Begitupula pemandangan umum Fraksi Nasdem, pembahasan ranperda terkait perlindungan perempuan untuk selanjutnya dibahas dan disatukan dengan perlindungan anak korban kekerasan.

“Menyarankan agar menunda pembahasan, untuk selanjutnya disatukan terlebih dahulu dengan perlindungan anak,” kata Fraksi Nasdem.
Dalam rangka menghapus kekerasan dalam rumah tangga, Fraksi PAN memandang dibutuhkan perangkat hukum yang memadai. Dalam rangka memenuhi hal tersebut, Fraksi PAN meminta ranperda untuk dibahas di tingkat selanjutnya.

Fraksi Gerindra memandang perempuan rentan dijadikan objek penderita kekerasan sehingga mendorong agar segera diagendakan masuk dalam pengesahan perda sesuai peraturan dan mekanisme yang berlaku.

(tom)