Pansus DPRD Lutim Sosialisasikan Ranperda Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya

0
328

Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) pengelolaan dan pelestarian cagar budaya disosialisasikan di 11 Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur. Terhitung mulai tanggal 28 hingga 31 Januari 2019.

Ada 46 situs budaya se-Kabupaten Luwu Timur yang telah diinventarisir oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Ketua Pansus Sukman Sadike mengatakan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya.

Selain itu, masyarakat diminta memberikan masukan terkait penyempurnaan ranperda. Masih terbuka kemungkinan usulan situs budaya yang belum terdata oleh Dinas. Kemudian dari usulan masyarakat, oleh Dinas akan menyerahkan teknisnya kepada tim ahli dari Provinsi Sulawesi Selatan.

Tim ahli inilah nantinya yang menentukan situs dimaksud masuk dalam cagar budaya daerah, provinsi ataupun budaya nasional.

“kalaupun ada usulan situs budaya, nantinya akan didata dinas pariwisata kemudian diserahkan kepada tim ahli untuk dikaji.” papar Sukman pada kegiatan sosialisasi ranperda Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Aula Kantor Camat Nuha, Kamis (31/01/2019).

Menurut Sukman, bagian dari pelestarian budaya yang non-benda bisa saja dimulai dengan menghidupkan lagi bahasa lokal. Di Wotu dan di Sorowako misalnya, mereka memiliki bahasa khas sendiri.

“Tidak perlu tiap hari berbahasa lokal, cukup hari tertentu saja agar kita ikut melestarikan budaya sendiri,” jelas Sukman.

Selain bahasa daerah, bila dimungkinkan tari-tarian tradisional juga diatur dalam ranperda karena juga merupakan warisan budaya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Luwu Timur H. Amran Syam mengatakan Ranperda pelestarian dan pengelolaan cagar budaya memerlukan banyak referensi. Olehnya itu pemangku adat akan diundang rapat di DPRD Luwu Timur dalam rangka membahas hal ini lebih dalam.

Disamping itu, perlu banyak pertimbangan dalam mengesahkan ranperda terkait cagar budaya ini menjadi perda. Sebagai salah satu contohnya yakni wilayah kecamatan Nuha yang berada dalam wilayah konsesi pertambangan milik PT. Vale Indonesia,Tbk.

“Perlu duduk bersama, tidak hanya pemangku adat tapi juga Vale apabila terdapat situs budaya dalam wilayah konsesinya,” katanya.

(tom)