Guna membahas Rancangan Perda tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau Coorporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Luwu Timur, DPRD Luwu Timur berkunjung ke DPR RI di Senayan, Jakarta. Jumat (16/3/2018) lalu.

Rombongan yang tergabung dalam Panitia Khusus CSR tersebut dipimpin oleh Herdinang dan diterima oleh Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Johnson Rajagukguk di Ruangan Rapat Badan Keahlian DPR RI Gedung Setjend dan BK DPR RI.

Selain Herdinang, hadir pula Anggota DPRD Luwu Timur Iwan Usman, H Usman Sadik, Abdul Munir Razak, dan Efraem.

Herdinang mengatakan kunjungan ke DPR RI dimaksudkan untuk berkonsultasi mengenai kewenangan daerah dalam CSR di perusahaan tambang dan teknis pengaturan CSR yang termuat dalam poin ranperda.

Lanjutnya dalam perumusan ranperda memerlukan beberapa masukan penting dari DPR meskipun Rancangan Undang-undang masih dibahas di Komisi VIII DPR RI.

“Dalam perumusan Ranperda tentang CSR mengandung muatan penting yang memerlukan saran dan masukan dari DPR RI,” Ungkap Herdinang atau biasa dipanggil HRD.

Sebagai daerah pertambangan yang terdampak langsung operasional tambang, Herdinang berharap Ranperda ini dapat segera diselesaikan dan diterapkan di Luwu Timur. “Diperlukan pengaturan yang jelas terkait hal ini, dan sebuah tim atau forum pengelola CSR,” Ujarnya.

 

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Johnson Rajagukguk menjelaskan muatan CSR telah ada sejak terbentuknya Undang-undang tentang Perseroan terbatas, namun belum ada pengaturan secara lebih luas.

“Hal ini juga sudah di proses di Komisi VIII DPR RI, tapi sayangnya masih belum diselesaikan,” ucapnya.

Johnson menambahkan, jika peraturan mengenai CSR selesai dibuat, hal itu akan menjadi suatu pedoman dasar hukum yang berlaku secara nasional dan bersifat turunan, artinya melaksanakan apa yang sudah diatur di dalam UU.

“Tetapi karena ini belum ada, tentunya juga kita sampaikan aturan yang pastinya harus sesuai dengan CSR itu sendiri. Sehingga ada koordinasi mengenai kegiatan dari tanggung jawab perusahaan tersebut dalam bentuk program dan bantuan kepada masyarakat setempat,” kata Johnson.

Johnson menambahkan pentingnya kehadiran peran pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi terkait CSR, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam penerapannya. Mengingat hal tersebut dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat, tidak semata-mata atas dasar kewajiban yang diberikan begitu saja.

“Perlu ada satu forum yang melibatkan pemerintah daerah yang mengkoordinasikan, kemudian perusahaan bersangkutan dan masyarakat daerah. Masyarakat juga dilibatkan, supaya nanti sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sehingga tanggung jawab perusahaan itu juga bisa bermanfaat secara sosial,” tutupnya.

(Tom/rls-DPRRI)