Dinas Lingkungan Hidup menyarankan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Luwu Timur agar berkantor di Kota Malili. Hal tersebut diutarakan Kepala bidang Penaatan Lingkungan Hidup DLH, Nasir saat Rapat bersama Komisi III di ruang rapat aspirasi di kantor DPRD Luwu Timur. Senin (15/1/2018).

Nasir mengungkapkan adanya perusahaan yang tidak diketahui keberadaan kantornya. Hal ini tentu menyulitkan DLH ketika berkoordinasi terkait izin-izin yang didapatkan dan persuratan administrasi lainnya. Nasir juga menjelaskan ketika ada perusahaan yang melanggar izin, sebagai perpanjangan tangan pemerintah, DLH akan melayangkan teguran yang dikirimkan ke alamat kantor.

“Untuk mempermudah komunikasi antara pemda dan perusahaan-perusahaan, alamat kantor harus jelas dan disarankan berlokasi di Malili.” papar nasir.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Luwu Timur Herdinang mengatakan Perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Luwu Timur agar tidak lupa akan tanggungjawab sosial perusahaannya. DPRD juga berharap terbinanya kerjasama saling menguntungkan antara perusahaan dan juga Luwu Timur.

“Yang kita kedepankan adalah bagaimana (langkah) Luwu Timur bisa maju seperti wilayah lain,” ujar herdinang.

Legislator demokrat itu menilai perusahaan kadang menjadi lupa diri, untuk itulah komisi III menegaskan akan bersikap serius jika ada yang lalai akan tanggungjawabnya maka DPRD akan merekomendasikan pembatalan izin beroperasi di wilayah Luwu Timur.

Dalam rapat ini menghadirkan beberapa perusahaan yang berinvestasi di Luwu Timur, seperti PT MARS, PT PUL, PT CLM, dan PTPN IV Burau. Selain perihal keberadaan kantor, komisi III juga membahas izin amdal dan izin-izin lainnya pada masing-masing perusahaan.

(Tom)