Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) buka – bukaan soal pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas tambang Nikkel milik PT Vale Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Luwu Timur, Herdinang usai Rapat Internal Komisi III bersama PT Vale dan DLH, Senin (15/1/18). Menurut DLH, kata Herdinang, aktivitas pertambangan Vale telah mencemari udara, tanah, danau dan sungai.

“Saat Rapat, Dinas lingkungan hidup mengatakan, udara, tanah atau bio massa kemudian danau, sungai telah terjadi pencemaran akibat adanya aktivitas Vale selama ini,” ungkap Herdinang.

Herdinang mengatakan, data yang disampaikan oleh DLH itu berdasarkan hasil uji LAB. Namun, apa yang telah disampaikan oleh DLH Luwu Timur, kata Herdinang, telah dibantah oleh PT Vale.

Melalui Senior Manager Environment PT Vale, Aris Prio Ambodo mengatakan, tidak ada pencemaran yang terjadi akibat aktivitas tambang. Hal itu dibuktikan dengan adanya Penelitian yang dilakukan oleh LIPI.

Aris menceritakan bulan Oktober 2017 lalu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lembaga Riset negara Berkelas dunia dalam penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan telah meneliti Danau Matano. Kata Aris, dari hasil penelitian air di Danau Matano, menurut LIPI airnya masih sangat layak untuk diminum.

“Dasar Danau Matano memiliki ion fe (kadar besi) yang sangat tinggi, sehingga apapun yang ada diatasnya akan terserap ke dasar danau,” ungkap Aris.

Dengan alasan itulah, Aris menjelaskan air Danau Matano sangat bersih dari permukaan hingga 100 meter kedalaman danau.

Jelasnya pula, menyoal udara yang ditimbulkan akibat aktivitas PT Vale yang ada di wilayah pemberdayaan. Oleh Vale mengatakan, corong asap yang ada di pabrik dan pembuangan limbah cair memenuhi standar sesuai UU lingkungan hidup dan limbah yang dihasilkan masih dalam ambang batas yang diizinkan.

“Tiga danau, serta sungai yang ada disekitarnya termasuk Malili tidak ada tercemari limbah oleh aktifitas tambang Vale. Begitu juga tanah masih dalam ambang batas diizinkan,” ungkap Aris Prio.

Sementara itu, Komisi III DPRD Luwu Timur akan turun langsung untuk membuktikan dan mengambil sampel, tanah dan air kemudian dilakukan uji LAB oleh lembaga independen.

“Ada dua persepsi sehingga kita akan turun untuk mengambil sampel kemudian kita gunakan lembaga yang betul-betul independen untuk menguji. Kita panggil Vale dan DLH turun bersama,” ungkap ketua komisi III, Herdinang.

(Tom)