Banyaknya keluhan masyarakat terkait kualitas air bersih yang didistribusikan oleh PDAM ke pelanggan menjadi perhatian Komisi III DPRD Luwu Timur.

DPRD kemudian menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas air bersih. Hadir Staf ahli ekonomi dan pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum, PDAM, PT. Vale dan Camat di Wilayah Pemberdayaan PT. Vale di Ruang Rapat Aspirasi. Jumat (12/01/18)

Dalam rapat, Ketua Komisi III DPRD Luwu Timur Herdinang merasa prihatin dengan kualitas air yang dikelola oleh PDAM, selain keluhan masyarakat, dirinya pun menyaksikan buruknya kualitas air bersih.

“saya sebagai salah satu pelanggan harus berkali-kali menyaring air terlebih dahulu baru dapat menggunakan air tersebut, karena air bercampur lumpur,” ungkap Herdinang.

Sekretaris Komisi III Leonar Bongga menyarankan agar PDAM melakukan inventaris jaringan pipa yang sudah ada maupun yang baru agar nantinya difungsikan dengan baik, “tuntaskan dulu jaringan pipa dan kualitas air baru kita berbicara keuntungan dari pelayanan distribusi air bersih.” Leonar menambahkan

Menanggapi hal tersebut direktur PDAM, Syaifullah mengatakan bahwa belum ada jaringan pipa yang dibangun oleh PDAM, semua jaringan pipa yang ada saat ini dibangun oleh dinas terkait dan bersumber dari APBD maupun APBN, “ada 435 km jaringan pipa yang sudah teraliri air, kami mohon kedepannya untuk pembangunan jaringan pipa PDAM dilibatkan mulai dari perencanaan hingga selesai agar kami dapat memberikan saran secara teknis supaya dapat berfungsi secara maksimal” ungkap Syaifullah.

Selain itu juga masalah kualitas air di Kota Malili khususnya terletak pada pengelolaannya, “kendalanya adalah di infrastruktur, bak kolam penampungan sedimentasi tidak berfungsi dengan baik sehingga kadang air bercampur dengan lumpur, kami mohon dukungan dari anggota dewan untuk perbaikan ini, kami sarankan untuk dibuatkan perda penyertaan modal kepada PDAM karna perda terakhir yang dibuat yaitu pada tahun 2012.” Ujarnya

Terkait distribusi air bersih di area pemberdayaan PT. Vale, karena pengoperasiannya semi manual maka distribusi air tergantung dari kemampuan atau kinerja operator badan pengelola

“walaupun badan pengelola sudah mempunyai standar operasional prosedur tapi badan pengelola tidak bisa memantau langsung” Kata Sapto Supriyanto Ahli teknik yang mendesain jaringan air bersih PT. Vale

Untuk itu komisi III akan turun ke lapangan melihat jaringan air bersih yang dibuat PT. Vale serta juga akan mengevaluasi badan pengelola, supaya air bersih berguna dan betul betul dapat digunakan dan dinikmati oleh masyarakat, kalau perlu pengelolaan air bersih di wilayah pemberdayaan diserahkan ke PDAM, sedangkan biaya operasional ditanggung oleh PT. Vale.

Pada kesempatan itu pula, Komisi III juga merekomendasikan agar air bersih khususnya di kota malili mendapat perhatian khusus dari pemerintah sebagai ibukota kabupaten

“tentunya tamu tamu yang akan datang akan merasa nyaman apabila air bersih yang digunakan sudah sesuai dengan standar air yang layak komsumsi” tutup herdinang

(dier)