Bupati Luwu Timur, H.M. Thorig Husler memberikan penjelasan sebagai jawaban atas pemandangan umum yang telah disampaikan kemarin oleh fraksi-fraksi terhadap 4 (empat) buah ranperda Program Pembentukan Perda Tahun 2017 di DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam Sidang Paripurna DPRD. Rabu (17/5/2017).

Dalam penjelasannya, Husler mengapresiasi seluruh pemandangan umum yang disampaikan telah mencerminkan adanya perhatian dan kepedulian serta tanggungjawab. Adapun dengan pencabutan peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Irigasi, Pemda tetap akan melakukan pembinaan terhadap pemberdayaan petani pemakai air (P3A) dalam pemanfaatan irigasi secara optimal. Terkait Ranperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, husler mengaku sependapat perihal pemanfaatan Barang Milik Daerah akan menjadi pilar utama PAD bila dikelola secara optimal, oleh karenanya dirinya telah menginstruksikan kepada kepala SKPD untuk mengoptimalkan pengelolaannya. Adapun mengenai kodefikasi aset fisik dalam bentuk prasasti di perbatasan, pemda akan berkoordinasi dengan kabupaten yang berbatasan untuk memastikan status aset dimaksud.

Sependapat pula dengan pemandangan umum Fraksi DPRD Luwu Timur terkait Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Pemda senantiasa melakukan inventarisasi obat dan alkes guna peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Husler juga mengatakan terkait rasionalisasi atau dasar penetapan struktur besarnya tarif didasarkan oleh kemampuan masyarakat dan efektifitas pengendalian pelayanan.

Dampak Negatif dari minuman beralkohol mendasari pentingnya untuk diatur dalam perda dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-.DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Hal tersebut dijelaskan husler dalam penjelasannya terkait Ranperda tentang pengendalian, pengawasan dan penertiban terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Adapun pengaturan terkait dengan minuman beralkohol tradisional yang peruntukannya sebagai pelengkap pesta adat masih tetap dimungkinkan sepanjang memenuhi izin pemda dan rekomendasi dari pemdes/ kelurahan dan aparat keamanan setempat.

Lanjut husler, terkait dengan kesan pembiaran jual beli minuman beralkohol tanpa izin disuatu wilayah secara terang-terangan, dirinya dengan tegas memerintahkan satpol-PP untuk mengambil langkah-langkah strategis dan berkoordinasi dengan instansi terkait. “Jelang Bulan Ramadhan, kami perintahkan satpol-PP untuk meningkatkan intensitas pengawasan dan langsung segel dan tutup tempat-tempat penjualan jual-beli minuman beralkohol.” ungkap Husler. (one)