Banggar DPRD: Validasi Tenaga Upah Jasa, Buka Kesempatan Tenaga Sukarela Jadi Upah Jasa

0
106

Berdasarkan hasil rapat badan musyawarah tentang reschedule jadwal paripurna dan tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015, DPRD Luwu Timur menggelar paripurna dimaksud dirangkaikan dengan penandatanganan persetujuan bersama kepala daerah dan Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur tadi pagi pukul 09.00 Wita, Jum’at (26/08/2016).

Sidang Paripurna dipimpin Wakil Ketua I, H. M. Siddiq BM, SH., Wakil Ketua II, Aris Situmorang, SE., dan Bupati Luwu Timur, Ir. H. M. Thoriq Husler. turut hadir pula Kapolres Lutim, AKBP Parojahan Simanjuntak, Pabung, Kepala Pengadilan Negeri Malili dan sejumlah Kadis, camat dan kades.

Pieter Ka’pe Parrangan, S.Pi sebagai juru bicara badan anggaran dalam sidang paripurna kali ini mengatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, badan anggaran menilai SKPD terkait dan Camat perlu ditingkatkan kualitas perencanaan penganggarannya khususnya hal pendapatan. “dalam poinnya Badan Anggaran mendorong Pemda agar lebih berupaya meningkatkan PAD, dan segera mengevaluasi SKPD terkait dan kecamatan terkait pendapatan” ujarnya.

Selain dalam hal PAD, Legislator PDI-P ini mengungkapkan perlunya validasi terhadap 1.439 Tenaga Upah Jasa. Pieter mengatakan bahwa banyak yang lebih layak menjadi tenaga upah jasa seperti tenaga sukarela yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat contohnya di lingkup kesehatan dan pendidikan. “validasi tenaga upah jasa dan buka kesempatan bagi tenaga sukarela menjadi tenaga upah jasa, contohnya di lingkup kesehatan dan pendidikan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat” katanya.

Untuk diketahui berdasarkan Hasil Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015, badan anggaran DPRD Luwu Timur melaporkan realisasi anggaran pemerintah daerah kabupaten luwu timur sebagai berikut : target pendapatan daerah tahun 2015 sebesar Rp.1.173.158.399.935,29 yang direalisasikan sebesar Rp.1.106.423.416.449,25 atau 95%. dan anggaran belanja ditargetkan sebesar Rp.1.229.908.833.077,55 dengan realisasi Rp.1.063.479.062.676,81 atau 86,47%. Penerimaan dari pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp.28.500.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal berupa investasi permanen kepada Bank Sulselbar sebesar Rp.25.000.000.000,00 dan investasi kepada BUMD sebesar Rp.3.500.000.000,00.